Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Hukum Forex

Saudara-saudara yang diberkati von Tuhan Yesus Kristus von Saudara-saudara von yabi von Tuhan von Manusia von danajadanka kebenaran dan keadilan, von namun sangat terbatas sekali. Kebenaran dan Keadilan Yang dilakukan oleh Manusia tanpa Allah adalah satu bentuk Usaha Yang dilakukan oleh Manusia demi sejahteranya hidup bermasyarakat dan juga demi kepentingan diri sendiri atau harga diri sendiri. Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun Yang Benar - Yang adil dan Benar, tidak Rom seorang pun 03.23 Jika di dalam diri seseorang tidak terdapat kebenaran dan Keadilan, bagaimana mungkin ia dapat menjalankan kebenaran dan Keadilan dengan tepat Apa Yang dilakukan oleh Manusia tanpa Allah Sifatnya subjektif atau berdasarkan pandangannya sendiri. Apalagi jika tindak tanduknya dapat mendatangkan keuntungan tascheni dirinya atau kelompoknya. Manusia Harus Terlebih Dahulu Menerima Kebenaran Dan Keadilan Dari Allah agar dapat menjalankan hidupnya dengan benar dan adil. Adapun kebenaran dan keadilan dari Allah hanya von dapat dalam iman kepada Yesus Kristus. Keanilan yang sesuai dengan ukuran hukum manusia dän ukuran ilahi merupakan keadilan yang dapat diterima oleh manusia yang bergantung pada Kristus Rom 5:17, 18 1Ko 1:30 2Ko 5:21. Banyak hakim, pengacara, dan aparat hukum yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan keadilan dengan benar dan menjunjung supremasi hukum. Namun ternyata, mereka tidak dapat menjalankan keadilan dengan bertanggung jawab. Apalagi posisinya mendatangkan untung yang besar bagi mereka. Fakta ini dapat Dilihat dalam kenyataan hidup memperjuangkan keadilan von Indonesien juga di mana saja. Akar dari hal ini ialah karena orang-orang hukum tersebut tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara benar. Kebenaran tidak hanya berdasarkan benar atah salah, tetapi juga berdasarkan ada tidaknya bukti, padahal bukti-bukti sudah dilenyapkan. Keckilan itu juga tergantung dari siapa yang diadili sehingga sifatnya subjektif sekali. Saudara-Saudara Yang diberkati oleh Tuhan Tuhan Yang memanggil dan mengutus Amos adalah Tuhan Yang tidak diam, Tujuan Tuhan memakai Amos untuk menyampaikan keprihatinan-Nya, Agar Supaya Keadilan dalam kehidupan bersama Terus didengar dan dinyatakan. Dalam Alkitab kata adil paling Sedikit Digunakan Sebanyak 154 Kali. Kevilan menurut Alkitab sangat berkaitan erat dengan kebenaran dan kesucian, yang tentunya berhubungan pula dengan Tuhan. Artinya, keadilan, hanya, dapat, dilakukan, oleh, seseorang, apabila, ia, hidup, dalam, kebenaran, dan, kesucian. Sebaliknya, Keadilan Yang Dilakukan Tidak Akan Melanggar Norma-Norma Kebenaran Dan Kesukier. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah firman Allah dan juga hukum atau undang-undang yang dibuat yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Yang menjadi ukuran kesucian adalah kehendak Allah. Maksudnya, apakah, suatu, tindakan, itu, tidak, melanggar, dan, bertentangan, dengan, kehendak, Allah. Semakin baik hubungan orang dengan Allah, semakin adil pula tindakan orang tersebut. Kevilan menurut Alkitab mengandung makna kejujuran, tidak memangang muka, membela hak orang lemah, mendatangkan perdamaischen atau sejahtera, pembawaan diri dalam memperlakukan orang lain, yang semua itan akan membawa hidup damai sejahtera bagi sesama ata dalam kehidupan bermasyarakat, bagi diri sendiri di hadapan Tuhan. Marilah kita sebagai umat Mitgliedschaft posisi yang baru untuk sebuah keadilan, karena keadilan sama dengan kita menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menyatakan keadilan menjadi kesaksischer hidup kita. Dan dengan demikian kehidupan bersama dalam persekutuan als bermasyarakat akan diberkati oleh Tuhan. Selamat melaksanakan keadilan dalam kehidupan kita. AMIN. Paulus Dading Indriatmoko BAB I PENDAHULUAN I. I latar Belakang Ketika Bicara penegak hukum di Indonesien, barangkali masyarakat sudah Bosan dan Lelah menyaksikan Paradoks-Paradoks Yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini. Sudah banyak isu - isu miring Yang Dialamatkan Kepada Aparat Penegak Hukum, BAIK itu Polisi, JAKSE MAUPUN HAKIM. Sudah banyak tuduhan-tuduhan Yang Telah disuarakan oleh berbagai Verput masyarakat, tentang banyaknya para Koruptor penjarah uang rakyat milyaran dan bahkan triliunan Rupiah dibebaskan oleh pengadilan. Dan kalaupun dihukum hanya sebanding dengan hukuman pencuri ayam. Dengan mata telanjang dapat disaksikan bahwa orang miskin akan sangat kesulitan mencari keadilan diruang pengadilan, sedangkan orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan. Bukan Rahasia lagi, bahwa dalam proses peradilan perkara pidana bila ingin mendapat keringanan atau bahkan bebas Dari jeratan hukum Harus menyediakan uang, begitu juga para pihak dalam perkara perdata, bila ingin memenangkan perkara maka Harus menyediakan sejumlah uang. Dengan kata lain bahwa Putusan pengadilan dapat dibeli dengan uang, karena yang menjadi Parameter untuk keringanan hukuman dalam perkara pidana dan menang kalahnya dalam perkara perdata lebih kepada pertimbangan berapa jumlah uang untuk itu daripada pertimbangan hukum yang bersandar pada keadilan dan kebenaran. I. II PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai Berikut: 1. Apakah benar timbulnya disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan Krankheitsbilder adanya konspirasi Antara Aparat Penegak Hukum Dengan Masyarakat Pihak Yang Berperkara (Pelaku Maupun Korban). 2. Bagaimana usaha-usaha untuk meminimalisir terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan BAB II PEMBAHASAN SUMMER WIBAWA HUKUM Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriks as mengadili seca penuh dengan berdasarkan hukum positiv semata-mata. Pandangan yang formale legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum Yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa Keadilan masyarakat karena Lebih mengutamakan kepastian hukum. Prosmen mengadili 8211 dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal - Pasal dan Bunyi Undang 8211 Undang, Proses melainkan Yang melibatkan perilaku 8211perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Penelitian Yang Telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa Suatu putusan Hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja Dari kesepakatan Yang Telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, Lembaga pengadilan merupakan Lembaga Yang Multi fungsi dan merupakan Tempat untuk 8221record keeping8221, 8221site administrativer processing8221, 8221ceremonial Änderungen von status8221, 8221settlement negotiation8221, 8221mediations und arbitration8221, dan Kriegsführung. Erzeugung dari pengadilan adalah putusan hakim. Dari sinilah awal dapat dibangunnya wibawa hukum. Dalam putusan Hakim, wibawa hukum dipertaruhkan. Para petinggi hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di tingkat pn, PT ataupun MA membran putusan yang bermutu tinggi, maka rasa hormat itu akan datang dengan sendirinya. Kiranya masyarakat dapat Mitglied bei Penilaian tersendiri terhadap mutu putusan para hakim. Haruslah disadari benar bahwa menegakkan wibawa pengadilan tidaklah semudah Membranal Telapak Tangan. Sistem Peradilan di Indonesien Yang Merupakan Warisan kolonialen Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebaiai bangsa terjajah masih tampak di kalangan para hakim. Sebastian siamesisch, samai saat ini kita masih bisa melihat digunakannya Osterman Verhaftung dari Hoge Raad Belanda sebastian contoh tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dari sisi ini setidaknya kita dapat melihat adanya tiga hal, yaitu. Pertama, hakim-hakim, kita, tidak, mempunyai, kepercayaan, diri, untuk, mengutip, yuriprudensi, dari, Mahkamah, Agung, Indonesien. Kedua, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim (MA) yang dapat dianggap berkualitas kasus itu. Ketiga, menganggap yuriprudensi als selalu lebih gültig dan bermutu. Mun............................................................... Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi. Adanya isu Mafia peradilan, Keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa Yang sarkastis dengan plesetan HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai Kurang Uang Hukuman Penjara, tidaklah Muncul begitu saja. Kesemuanya ini merupakan 8221produk sampingan8221 Dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi Dari rasa Keadilan masyarakat Yang terkoyak karena bekerja Lembaga-Lembaga hukum Yang tidak profesional maupun putusan hakimputusan pengadilan Yang semata-mata hanya berlandaskan Pada Aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum als kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk Menükarte pita cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu 8221hukum untuk kesejahteraan masyarakat8221. (Hukum, Ketentraman) tetapi telah berubah menjadi Recht, Ordnung als Gerechtigkeit (Hukum, Ketertiban, dan Ketentraman). Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat. MEMBUDAYAKAN PERILAKU ANTIKORUPSI Dalam 10 tahun terachir, gelombang perubahan yang menakjubkan telah terjadi di Indonesien. Pemerintah telah memilih jalan untuk melaksanakan programm desentralisasi secara besar-besaran dan telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih präsident, gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini haruslah Dilihat Sebaiai Proses Transisi secara damai dari rezim otoriter kepada rezim demokrasi yang diikuti pula dnegan perubahan 8211 perubahan kelembagaan dan transformasi regulasi. Dalam konteks inilah masalah korupsi von Indonesien perlu untuk dikaji. Korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesien. Hampir di kebanyakan negara korupsi selalu terjadi. Korupsi merebak hampir di semua Negara di Düne baik negara industri maupun negara berkembang. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesien merupakan salah satu negara korup di dunia. Dalam bidang pemberantasan korupsi, skor Indonesien hanya sejajar dengan Nigeria dan Bangladesch dan tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan Philipina maupun Malaysia. Hasil survei ini mencerminkan transparansi Yang lebih besar mengenai korupsi Indonesien dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesien menjadi salah satu masyarakat yang terbuka. Masyarakat mengakui bahwa korupsi secara objektif Terjadi di berbagai Sektor dan masyarakat juga berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Korupsi merupakan antonan jang besar bagi transmisi politik dan ekonomi di Indonesien karena korupsi melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan barang 8211 barang publik als mengurani kredibilitas negara di mata rakyat. Dalam jangka panjang korupsi merupakan ankaman bagi keberlangsungan demokrasi. Survei nasional yang dilaksanakan oleh Partnerschaft für Regierungsführung Rerofm in Indonesien menyajikan sumber informasi Yang kaya tentang persepsi 2.300 rumah tangga, pejabat publik dan pengusaha. Hasil survei menhangkapkan bahwa 75 antworten berpendapat bahwa korupsi sangat lazim di sektor publik. Di samping esu, 65 rumah tangga melaporkan telah mengalami secara langsung nach 70 antworten melihat korupsi sebagai 8220penyakit yang harus diberantas8221. Survei juga mengungkapkan tungkem kemarahan publik dan kemuakan terhadap korupsi. 80 responden menghendaki agar pejabat-pejabat-yang-korup-dipenjarakan dan disita kekayaannya. Sebianische Kögel responden menghendaki pejabat tersebut dipermalukan di depan umum. Nyaris tidak ada dukungan untuk Mitgliedschaft amnesti atau tumpangan bagi pelaku korupsi di masa lalu. Survei tersebut menawarkan tiga temuan yang signifikan. Pertama, Orang Tidak terlalu percaya pada lembaga 8211 lembaga negara. Lembaga-lembaga yang dianggap paling paling korup termasuk di sektor peradilan (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan und Departemen Kehakiman), instansi 8211 Instansi pendapatan (Dinas Pabean und Instansi perpajakan), Departemen Pekerjaan Umum dan Bank Indonesien. Kedua, lembaga 8211 lembaga yang diranking bleichen korup juga dianggap kurang efisien dalam penyampaian jasa. Ketiga, survei tersebut Mitglied seit wawasan terhadap penyebab - penyebab aktual di Indonesien. Walaupun hasil survei menunjukka kepercayaan yang kuat bahwa korupsi disebabkan oleh gaji pegawai yang rendah, rendahnya moralische perorangan, serta tidak ad ad ad ad ad ad ad adam Inserenten buch buchstaben buchstaben, Anti korupsi, manajemen kepegawaian bermutu tinggi dan manajemen pengadaan barang bermutu tinggi. Sebonai Warisan Yang Sudah Berkembang Sejak Jaman VOC, pemberantasan korupsi diyakini akan sulit dilakukan karena akan menentang kepentingan 8211 kepentingan kelompok yang kuat, terorganisasi secara rapi dalam kelompok 8211 kelompok yang saling menguntungkan. Terjadinya distorsi 8211 distorsi secara sistematis dalam struktur yang menghalalkan sistem insentif sehingga mampu mengubah cara pengambilan keputusan masyarakat sehingga mengubah pula perilaku masyarakat yang bebas korupsi akan tergambar suasana sebagai berikut. (1) Birokrasi sebagai pelayan publik merasa bertanggung jawab atas pelayanan mereka, merasa takut untuk lebensmittel biaya tidak resmi dan akan mendapatkan takut untuk lebensmittel biaya tidak resmi dan akan mendapatkan insentif resmi karena bertindak jujur. (2) Masyarakat menganggap aturan 8211 aturan akan ditaati sehemen masyarakat memposisikan perilakunya dalam kerangka peraturan tersebut. (3) Masyarakat tidak perlu membayar insentif tidak resmi (komisi, suap, uang pelicin) karena mengetahui bahwa tanpa membayar pun akan verdünnung hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa upaya untuk muangun perilaku anti korupsi memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terus menerus dari masyarakat dan medien massa. Oleh karena itu mengharapkan Indonesien mampu Mitgliedsantas korupsi dan membudayakan perilaku antikorupsi dalam waktu singkat, adalah harapan yang berlebihan. Dibutuhkan waktu yang lama melalui proses yang erbärmlich oleh Peter L Berger sebagai proses internalisasi yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar. Indonesien menemukan momentum untuk memulai perang melawan korupsi dengan dilakukan perubahan mendasar dalam bidang ketatanegaraan yang memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur, bebas, adil dan pemilihan langsung präsidenten pada tahun 2004. Die inländischen Mächte als anggota parlemen lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung Sebastian Amanat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan meningkat akuntabilitas di tingkat lokal. Pergeseran ini diyakini akan Membrane para pemegang kekuasaan publik lebih berhati 8211 hati karena masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar Sebastian Imbalan Dari Suara Yang Diberikan Pada Saat Pemlilihan Kepala Negara Dan Kepala Daerah. Pergeseran dalam pemilihan kepala daerah ind Indonesien haruslah dilihat sebaiai peluang untuk muangun perilaku baru dalam penciptaan sebagai peluang untuk muangun perilaku baru dalam penciptaan keadilan dan pemberantasan korupsi melalui kontrak politik antara calon kepala daerah dan konstituennya. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 akan terjadi pemilihan 33 Gubernur, 349 Bupati dan 91 Walikota. Oleh karena esu perubahan sistem ketatanegaraan ini haruslah dijadikan sebagai momentum untuk Membranen peningkatan akuntabilitas publik. Perubahan dalam kerangka akuntabilitas juga tercermin dalam kelengkapan pranata hukum yang disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan Membranen perilaku antikorupsi. Pranata hukum ini bersummer dari Ketetapan MPR bulan Oktober 1999 Yang menetapkan sebagai tujuan reformasi yaitu suatu aparat negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan jasa kepada rakyat yang profesional, efisien, produktif, transparan, dan bebas dari kolusi, knrupsi dan nepotisme. Pranata hukum lainnya adalah UU Nomor. 28 tahun 1999 tentang pemerintah yang bersh dan bebas KKN yang mengharuskan pejabat-pejabat publik mengumumkan harta kekayaannya dan menyetujui audit secara berkala, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendefinisikan secara lebih luas tentang pidana korupsi als menetapkan gugatan dan prosedur penuntutan, Dan amandemen UU tersebut melalui UU Nomor 2 Mai 2001 Yang Meletakkan Beban Pembuktian Kepada Terdakwa. Selain esu juga sudah diundang-undangan UU tentang Pencucian Uang dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi. Dari segi pengelolaan keuangan negara telah pula diundangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Tatacara Pemeriksaan und Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pranata hukum di Indonesien sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesien sudah cukup memadai untuk melakukan pemerantas-ein korupsi dan mangun perilaku anti korupsi. Dari segi kelembagaan, selain lembaga-lembaga konvensional dalam penegakan hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, telah pula dibentuk komisi Ombudsmann nasional yang bertugas menangani pengaduan-pengaduan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas secara khusus untuk menangkap als memeriksa pelaku korupsi dan pusat pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (PPATK).......................................... Setapak Dalam Dunia Hukum paulus aus dem Hause Hallo. Namaku Paulus Dading Indriatmoko. Aku lahir di kota Nganjuk, 19 Maret 1993. Aku menetap di Kota Blitar. Sekarang aku kuliah von Universitas Katolik Widya Karya. Kota Malang, Mengambil juristisch Ilmu Hukum S1 Cita2ku ingin menjadi pencari keadilan dan Membrane orang menemukan keadilannya. Salam Kenal :-) Lihat profil lengkapku